Posts

Showing posts from November, 2011

Page One: Inside The New York Times

Image
Pers atau media lazim diasosiasikan sebagai pilar keempat demokrasi, seperti yang diutarakan oleh Thomas Carlyle pada tahun 1840. Pendapat ini dikuatkan ketika dua reporter The Washington Post , Bob Woodward dan Carl Bernstein, berhasil menguak skandal Watergate di tahun 1970an. Pemberitaan ini akhirnya memaksa Presiden Richard Nixon untuk lengser keprabon. Selain The Washington Post , dunia pers Amerika Serikat juga memiliki The Wall Street Journal, USA Today , dan The New York Times . Ketiganya adalah langganan juara Pulitzer, meski dari segi jumlah, The New York Times mendominasi dengan perolehan 106 Pulitzer. Walau dunia mungkin lebih familiar dengan skandal Watergate, tak berarti The New York Times luput untuk melakukan reportase serupa. Mereka pernah menerbitkan reportase atas Pentagon Papers di tahun 1971, yang merupakan dokumen rahasia pemerintah AS mengenai keterlibatan AS di perang Vietnam. Dengan rekor Pulitzer terbanyak dan reportase investigatif yang menghebohkan, bisa di...

Financial Services Authority

Due to the vast development of globalization, financial services industry has grown into a more complex system. According to Onno Ruding, Vice-Chairman of Citibank, in his paper for the Bank of International Settlements, since 1990s financial services industry has experienced enourmous changes. He said that the impact of information technology, deregulation and liberalisation has changed and reshaped the financial landscape. There are several trends in financial services industry that made it more complex, such as cross-category and cross-border consolidation, for example consolidation between bank and insurance company; and the financial crises in America, Europe, and other regions that resulted in the need of effective financial safety nets. Onno Ruding also said that these problems require national supervisory and regulatory institution, which will have a decisive influence on developments in the structure of the financial services sector. Indonesia, as part of the international com...

Bantuan Hukum di Indonesia

Pada tanggal 4 Oktober 2011, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan RUU tentang Bantuan Hukum ("RUU Bantuan Hukum") dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan RUU Bantuan Hukum, hak-hak dan perlindungan ini, harus dijalankan oleh pemerintah melalui pendanaan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). RUU ini menjadi salah satu draf yang ditunggu sejak lama, khususnya oleh kalangan masyarakat sipil. Karena selama ini, praktik bantuan hukum masih mengandalkan pendanaan secara swadaya, dan terkadang dana yang terkumpul masih belum bisa menjamin keberlangsungan dari bantuan hukum itu sendiri. Meskipun Indonesia merupakan negara penandatangan pada International Covenant on Civil and Political Rights, dan telah meratifikasi perjanjian internasional ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tent...